bagian pertama

Pembangunan dalam banyak kasus, sering dipahami sekedar sebagai atribut yang dilekatkan dalam perspektif ekonomi. Padahal, indikator keberhasilan pembangunan justru melibatkan banyak sekali aspek yang berkelindan di sekelilingnya. Sejak beberapa tahun belakangan, kebuntuan dari narasi-narasi besar teori pembangunan yang meletakkan pilar ekonomi sebagai sentrum di dalamnya telah mendapatkan gugatan. Di negara-negara Dunia Ketiga, kebutuhan untuk memahami dan sekaligus memberikan preskripsi bagi arah pembangunan setelah berakhirnya Perang Dunia II, telah mendorong munculnya ‘proyek besar’ yang bernaung dalam nama studi pembangunan.
Kerangka ini, sejak debat awalnya dimulai, telah memunculkan berbagai teori pembangunan dengan berbagai variasinya, termasuk variasi ideologis yang mendasari teori-teori tersebut. Secara umum, terdapat dua kubu besar teori-teori pembangunan, yakni teori-teori modernisasi dan teori-teori ketergantungan (dependensia). Sementara teori-teori modernisasi menekankan pada konvergensi proses ekonomi, politik dan sosial ke arah modernitas, teori-teori ketergantungan — sebagai antitesis teori modernisasi — menekankan pada aspek keterbelakangan sebagai produk dari pola hubungan ketergantungan.
Kedua kubu tersebut mendominasi ‘proyek besar’ pembangunan hingga akhir tahun 1980-an, ketika studi pembangunan mencapai ‘jalan buntu’. Kedua kubu teoretis tersebut dianggap gagal. Di satu sisi, realitas yang ada di negara-negara dunia ketiga sebagai obyek pembangunan tetap ditandai oleh berbagai indikator keterbelakangan, di sisi lain muncul fenomena negara-negara industri baru sebagai kisah sukses.
Kebuntuan dalam studi pembangunan ini mendorong perkembangan kritik terhadap teori-teori pembangunan yang dominan. Kritik terhadap teori-teori pembangunan ini bukan hanya menekankan pada kritik terhadap strategi-strategi pembangunan yang dominan, tetapi juga terhadap studi pembangunan dan bahkan konsep pembangunan itu sendiri. Dalam artian yang terakhir, teori pembangunan telah bergeser dari teori tentang kebijakan ke arah wacana tentang pembangunan (Apter, 1998).
Kemandekan serta berbagai krisis yang melanda studi-studi teori pembangunan, oleh Ivan A Hadar (2006) dianggap disebabkan oleh empat hal. Pertama, sebagai teori, baik modernisasi maupun dependensia, tidak merasa perlu menganalisis diferensiasi yang ada di dunia ketiga. Padahal, tidaklah mungkin memasukkan semua negara tersebut dalam kategori dunia ketiga.
Kedua, dalam perdebatan tentang negara industri baru tidak semua teori bisa menjelaskan. Meski sempat dilanda krisis ekonomi, Korea Selatan dalam 30 tahun mampu bersaing dengan negara industri maju. Ini tidak dapat diterangkan dengan berbagai teori. Meski ditandai berbagai dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, Korea Selatan telah menghasilkan berbagai kemajuan, bukan keterbelakangan.
Ketiga, target pertumbuhan ekonomi penyebab krisis teori pembangunan. Semua sepakat tentang tujuan mengejar ketertinggalan dalam proses industrialisasi, namun berbagai krisis ekologi menunjukkan keterbatasan model pembangunan industrial.
Keempat, kandasnya segala bentuk utopia dan model berbagai teori pembangunan. Teori pembangunan, tidak hanya mencoba menerangkan tentang (under development, melainkan juga memberikan rancangan sosial-politik serta strategi pembangunan.
Model sosialistis ala Kuba atau Nicaragua, maupun model neo-klasik ala Chile, seperti gerakan Ujama di Tanzania, menurut pengritik teori Ulrich Menzel (1991), tidak membawa perbaikan bagi kebanyakan penduduk. Krisis teori telah mempengaruhi kebijakan pembangunan sejak 1990-an. Kalau dulu, semuanya terpaku pada dikotomi metropol-periferi atau masyarakat modern–tradisional, saat ini, dimungkinkan analisis yang lebih beragam. Kompleksitas (under) development hanya bisa digambarkan secara utuh setelah menelusuri sejarah kolonial sebuah kawasan, menganalisis dampak pasar global dan pengaruh berbagai faktor lokal.

Redefenisi Paradigma Pembangunan
Dalam artikel Fallacies in Development Theory and their Implications for Policy, Adelman mengidentifikasi setidaknya ada tiga faktor utama yang mendorong perubahan teori dan paradigma pembangunan. Pertama, perubahan ideologi. Setiap generasi pemikir ekonomi mempunyai basis ideologi sendiri-sendiri serta memiliki rujukan teoretis dan policy prescriptions yang berlainan. Bila terjadi perubahan basis ideologi, maka otomatis akan membawa perubahan pada kerangka teori dan policy prescriptions tersebut. Dalam hal ini, kita bisa membandingkan antara pemikiran ahli-ahli ekonomi yang menganut mazhab Keynesian dengan pemikiran ahli-ahli ekonomi lain yang menganut mazhab neoliberal.
Kedua, revolusi dan inovasi teknologi. Aktivitas ekonomi kini mengalami perubahan sangat fundamental akibat sukses besar revolusi teknologi informasi dan komunikasi. Revolusi teknologi yang berlangsung spektakuler itu membawa implikasi luas dan pengaruh kuat pada perkembangan teori dan paradigma pembangunan. Contoh, lahirnya paradigma pembangunan knowledge-based economy adalah produk revolusi teknologi tersebut.
Ketiga, perubahan lingkungan internasional sebagai dampak globalisasi ekonomi yang berlangsung sangat intensif, yang tercermin pada kian terintegrasinya aktivitas ekonomi antarbangsa. Gejala integrasi ekonomi ini lazim disebut borderless economy, yang ditandai oleh: (i) liberalisasi ekonomi dan intensifikasi perdagangan bebas antarnegara, (ii) meluasnya operasi perusahaan multinasional, dan (iii) pesatnya perkembangan bisnis finansial internasional (Robert Gilpin, The Nation-State in the Global Economy, 2001).
Ketiga faktor di atas jelas mempengaruhi premis dasar dan preposisi teoretis dalam perkembangan ilmu ekonomi mutakhir. Tentu saja, faktor-faktor tersebut menjadi daya dorong yang kuat bagi para pemikir ekonomi untuk merumuskan ulang kerangka teoretis dan paradigma pembangunan yang telah mapan selama ini. Salah satu paradigma pembangunan yang pada tahun-tahun terakhir ini mendominasi kajian dalam disiplin ilmu ekonomi adalah paradigma pembangunan manusia (human development paradigm).